POLITIK ISLAM Telaah Sistem Pemerintahan Masa Rasulullah Muhammad saw Pada Daulah Islam Madinah Al Munawaroh

oleh

H. Budi Mulyana, S.IP., M.Si

 

Sistem politik Islam memang berbeda dengan sistem-sistem politik lainnya. Satu perkara yang paling penting dalam sistem politik Islam adalah bahwa kedaulatan itu tidak di tangan rakyat maupun Kepala Negara, melainkan ditangan syara’. Hanya saja pesan-pesan syara’ yang sifatnya ilahi itu tidak dimonopoli oleh Kepala Negara (khalifah) dan tidak dimanipulasi oleh tokoh agama karena kedudukan seluruh kaum muslimin di depan syara’ (baik dari segi hukum maupun kewajibannya) adalah sama. Oleh karena itu, meskipun kekuasaan dan wewenang pelaksanaan politik itu terpusat kepada khalifah, tidak menyebabkan kelemahan negara Islam, malah justru memperkuatnya.

Kekuasaan khalifah adalah kekuasaan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum syariat Islam. Kontrol pelaksanaan hukum dan mekanismenya yang mudah serta tolok ukur yang jelas (yakni nash-nash syara’) telah menjadikan daulah ini kokoh dan tegak menjadi rahmat bagi seluruh dunia selama berabad-abad.

Sepakatlah semua pemikir muslim bahwa Madinah adalah negara Islam yang pertama, dan apa yang dilakukan Rasulullah setelah hijrah dari Makkah ke Madinah adalah memimpin masyarakat Islam dan memerankan dirinya bukan hanya sebagai Rasul semata tetapi juga sebagai kepala negara Islam Madinah.

 

Landasan Politik di Masa Rasulullah

Langkah-langkah Rasulullah dalam memimpin masyarakat setelah hijrahnya ke Madinah, juga beberapa kejadian sebelumnya, menegaskan bahwa Rasulullah adalah kepala sebuah masyarakat dalam apa yang disebut sekarang sebagai negara. Beberapa bukti bisa disebut, diantaranya:

Lanjutkan membaca “POLITIK ISLAM Telaah Sistem Pemerintahan Masa Rasulullah Muhammad saw Pada Daulah Islam Madinah Al Munawaroh”

SEJARAH RINGKAS DINAMIKA POLITIK UMMAT ISLAM (610 – 2002)

oleh

H. Budi Mulyana, S.IP., M.Si

 

Sistem politik Islam memang berbeda dengan sistem-sistem politik lainnya. Sepakatlah semua pemikir muslim bahwa Madinah adalah negara Islam yang pertama, dan apa yang dilakukan Rasulullah setelah hijrah dari Makkah ke Madinah adalah memimpin masyarakat Islam dan memerankan dirinya bukan hanya sebagai Rasul semata tetapi juga sebagai kepala negara Islam Madinah.

 

Keadaan Kaum Muslimin masa Khilafah dan Masa Sekarang

Sejarah Islam masa lalu, tentu saja tidak semuannya indah dan selalu berada dalam kemajuan dan keemasan. Namun demikian, secara umum dapat dinyatakan bahwa ummat masa khilafah betul-betul dikagumi sekaligus disegani oleh musuh-musuh Islam. Bahkan selalu dijadikan rujukan dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan. Dengan kata lain, umat Islam waktu itu mencapai kemajuan dalam berbagai bidang, baik bidang pembangunan, ilmu pengetahuan, maupun kebudayaan.

Lanjutkan membaca “SEJARAH RINGKAS DINAMIKA POLITIK UMMAT ISLAM (610 – 2002)”

Ukraina: Geliat Kebangkitan Islam di Eropa Timur

oleh

H. Budi Mulyana, S.IP., M.Si

Dosen Hubungan Internasional Unikom Bandung

 

 

Ukraina menjadi wilayah pertarungan antara AS, Eropa dan Rusia, di mana posisi umat Islam?

 

Aroma revolusi di kawasan Eropa Timur seakan tidak ada henti. Pergeseran penguasa seakan-akan menjadi isu sentral di kawasan tersebut. Salah satunya adalah di Ukraina. Ukraina baru menuntaskan Pemilihan Umum Februari silam. Victor Yanukovych yang pernah menjabat perdana menteri dan presiden pada tahun 2004 menjadi terpilih menjadi kepala negara yang baru. Muncul spekulasi mengenai arah politik Ukraina di kawasan Eropa Timur. Lanjutkan membaca “Ukraina: Geliat Kebangkitan Islam di Eropa Timur”

Human Right: Ide Hipokrit

 

oleh

H. Budi Mulyana, S.IP., M.Si

Dosen Hubungan Internasional Unikom Bandung

 

 

The War Logs

Situs WikiLeaks telah merilis lebih dari 400.000 dokumen rahasia AS tentang Perang Irak dari Januari 2004 sampai Desember 2009. Bocoran dokumen itu mengungkapkan rincian peristiwa perkosaan, penyiksaan, pembunuhan warga sipil yang dilakukan dari helikopter tempur dan insiden lainnya oleh pasukan koalisi dan pasukan Irak, yang bahkan dilakukan di bawah kontrol Obama pada tahun 2009. Dokumen itu juga mengungkapkan bagaimana tentara koalisi menutup mata atas laporan tentang penyiksaan dan pembunuhan yang dilakukan secara ekstrajudisial oleh pemerintah boneka Irak. Lanjutkan membaca “Human Right: Ide Hipokrit”

Menghentikan Hegemoni Amerika Serikat

oleh

H. Budi Mulyana, S.IP., M.Si

Dosen Hubungan Internasional Unikom Bandung

 

Kekesalan masyarakat dunia sepertinya semakin memuncak. Keberpihakan Amerika Serikat (AS) secara terang-terangan terhadap aksi brutal Israel di Gaza semakin membuka mata dunia, AS memang telah gelap mata untuk mendukung Israel dengan membabi buta. Obama, sang presiden baru yang awalnya memberikan harapan besar, ternyata menunjukkan belangnya. Ia adalah pendukung berat Israel. Hal ini memang tidak terlepas dari kenyataan, bahwa setiap presiden AS, siapa pun, selalu menjadi pembela Israel. Inilah yang menunjukkan kejumawaan Amerika. Pasca keruntuhan Uni Sovyet, Amerika seperti tidak ada tanding. Peta politik dunia bergeser ke unipolaritas. Kedigdayaan Amerika jelas bukan untuk kemuliaan umat manusia, namun demi memenuhi keserakahan nafsu imperialismenya. Pertanyaannya, sampai kapan Amerika berjaya? Bisakah Amerika dihancurkan? Pilar kekuatan Amerika berasal dari ideologi yang diembannya, yakni ideologi Kapitalisme. Perwujudan ideologi tampak dalam kepentingan nasional Amerika yang diimplementasikan dalam pilar politik, ekonomi dan militer—walaupun aspek sosial-budaya juga tidak bisa diabaikan.

Lanjutkan membaca “Menghentikan Hegemoni Amerika Serikat”

Iran-AS: ‘Kemesraan di Balik Layar’

oleh H. Budi Mulyana, S.IP., M.Si

Dosen Prodi Ilmu Hubungan Internasional Unikom Bandung

Timur Tengah pasca runtuhnya Khilafah Turki Utsmani awalnya menjadi ‘tempat bermain’ Inggris dan Prancis. Namun, keberhasilan AS memenangkan perang dalam Perang Dunia II memungkinkan bagi dirinya mengambil peranan di kawasan ini, bahkan melakukan hegemoni dengan kebijakan “Twin Pillars”-nya. AS menjadikan Iran dan Arab Saudi sebagai ‘negara satelit’ untuk memuluskan berbagai kepentingannya di Dunia Arab.

Lanjutkan membaca “Iran-AS: ‘Kemesraan di Balik Layar’”

AGENDA RAND CORPORATION CEGAH BERDIRINYA KHILAFAH

Budi Mulyana, S.IP., M.Si

Dosen Hubungan Internasional Unikom Bandung

Kandidat Doktor Hubungan Internasional Unpad Bandung

 

Tegaknya khilafah adalah janji Allah SWT sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah saw “… Kemudian, akan datanglah masa Khilafah ‘ala Minhaaj al-Nubuwwah (Khilafah yang berjalan di atas kenabian. Setelah itu, beliau diam [HR. Imam Ahmad].

Namun musuh-musuh Islam berusaha menghalanginya dengan berbagai alasan. Upaya menghalang-halangi ini bukan hanya isapan jempol, namun dilakukan dengan penuh keseriusan, dilakukan riset dan proyek penelitian yang menghabiskan banyak dana. Salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh Rand Corporation, sebuah lembaga think tank Amerika Serikat.

RAND Corporation, sebuah Pusat Penelitian & Pengkajian Strategi tentang Islam & Timur Tengah, yang berpusat di Santa Monica – California dan Arington – Virginia, Amerika Serikat. Rand Corporation yang dulunya adalah perusahaan persenjataan Douglas Aircraft Company di Santa Monica-California didirikan pasca berakhirnya Perang Dunia II. Kini perusahaan menjadi lembaga think tank independen. Lembaga ini didanai oleh Smith Richardson Foundation. Walaupun demikian, sebagian besar dana untuk 800 orang staf penelitinya diperoleh dari pengerjaan proyek penelitian badan militer AS, Pentagon. Lanjutkan membaca “AGENDA RAND CORPORATION CEGAH BERDIRINYA KHILAFAH”

Dinamika Politik Arab Saudi

Dinamika politik Arab Saudi menjadi perhatian dunia belakangan ini. Di tahun ketiga kepemimpinan Raja Salman berbagai peristiwa politik silih berganti di jazirah Arab ini. Dalam politik luar negeri di Timur Tengah, Arab Saudi kini berkonflik dengan hampir semua negara Arab. Ikut campur dalam krisis Yaman. Menggalang pengucilan terhadap Qatar. Membuka konflik lama dengan Iran. Dan yang terbaru adalah diduga menjadi dalang atas mundurnya PM Libanon Saad Hariri 4 Nopember lalu.

Kondisi politik dalam negeri tidak lebih menghebohkan. Raja Salman dua kali mengganti posisi putra mahkota, penerus kepemimpinan kerajaan Arab Saudi. Awalnya. Muqrin bin Abdul Aziz, saudara tiri Salman, diangkat menjadi Putra Mahkota pada awal-awal Raja Salman berkuasa. Muqrin kemudian digantikan oleh Muhammad bin Nayef bin Abdul Aziz, keponakan Salman. Tidak lama menjabat sebagai putra mahkota, bin Nayef kemudian diganti oleh Muhammad bin Salman, putranya Salman. Pergantian ini dilakukan dengan diawali dengan perombakan aturan tradisi suksesi di Arab Saudi. Tentunya hal ini menimbulkan spekulasi dan dugaan pemusatkan kekuasaan di tangan raja Salman. Lanjutkan membaca “Dinamika Politik Arab Saudi”

PERADABAN EMAS KHILAFAH; POLITIK LUAR NEGERI (Aspek Normatif, Implikasi Kebijakan dan Jejak Historis)

Aqidah Islam Sebagai Asas Negara Khilafah Islam

Politik luar negeri adalah mercusuar suatu negara. Ketika berbicara peradaban emas khilafah, maka peradaban emas itu terpancar dan menjadi buah bibir masyarakat dunia melalui politik luar negeri yang luar biasa. Tentunya politik luar negeri tidaklah berdiri sendiri. Dia adalah bagian dari keseluruhan aqidah dan syariah Islam dalam bingkai Khilafah Islam.

Dalam Negara Khilafah Islam, aqidah Islam telah menjadi asas bagi seluruh bentuk hubungan yang dijalankan oleh kaum muslimin, menjadi pandangan hidup yang khas, menjadi asas dalam menyingkirkan kedzaliman dan menyelesaikan perselisihan, menjadi asas dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan, menjadi asas bagi aktivitas dan kurikulum pendidikan, menjadi asas dalam membangun kekuatan militer, menjadi asas dalam politik dalam dan luar negeri.

Lanjutkan membaca “PERADABAN EMAS KHILAFAH; POLITIK LUAR NEGERI (Aspek Normatif, Implikasi Kebijakan dan Jejak Historis)”

Demokrasi: Sistem Gagal

Bentuk pemerintahan demokrasi atau republik atau kerakyatan menjadi trend dunia pasca sekularisme politik di Eropa selepas Perjanjian Westphalia 1648. Kekuasaan politik benar-benar dilepaskan dari kekuasaan agama agar dapat benar-benar berjalan sesuai dengan idealitas rasionalitas manusia. Perjanjian Westphalia dianggap sebagai titik lahirnya negara-negara nasional yang modern. Melalui Perjanjian Westphalia hubungan negara dilepaskan dari hubungan kegerejaan (keagamaan). Perjanjian Westphalia meletakkan dasar bagi susunan masyarakat Internasional yang baru, baik mengenai bentuknya yaitu didasarkan atas negara-negara nasional (tidak lagi didasarkan atas kerajaan-kerajaan) maupun mengenai dan hakikat pemerintahannya yakni pemisahan kekuasaan negara dan pemerintahan dari pengaruh gereja.

Lanjutkan membaca “Demokrasi: Sistem Gagal”